GEMPA Dumai Tuding Wali Kota Ugal-ugalan, Relokasi PKL Dinilai Abaikan Nasib Rakyat Kecil

Foto Ilustrasi

PANTAUGLOBAL.COM, DUMAI — Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diterbitkan Wali Kota Dumai memicu gelombang kritik keras. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai menilai surat himbauan pemindahan PKL ke Jalan HR Soebrantas sebagai kebijakan sepihak yang sarat masalah dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Melalui surat resmi yang dilayangkan ke DPRD Kota Dumai, GEMPA secara terbuka menuding wali kota bertindak arogan, anti-dialog, serta mengabaikan regulasi yang berlaku, khususnya Perda Nomor 7 Tahun 2024. Organisasi tersebut menilai relokasi dilakukan tanpa kajian komprehensif dan tanpa pelibatan pihak terdampak.

“Relokasi ini tidak lahir dari kajian matang, melainkan dari kemauan sepihak. Ini bukan penataan kota, ini pemaksaan kebijakan,” tegas Koordinator GEMPA Dumai, Ansor, Rabu (4/2/2026).

GEMPA menyoroti tidak adanya ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan para pedagang kecil. Menurut mereka, pendekatan yang digunakan cenderung represif, bahkan muncul dugaan intimidasi di lapangan selama proses penertiban.

Selain itu, lokasi relokasi dinilai belum memenuhi aspek kelayakan ekonomi maupun infrastruktur. Jalan HR Soebrantas disebut tidak memiliki kesiapan tata lalu lintas, fasilitas pendukung usaha, serta jaminan keberlanjutan ekonomi bagi ratusan keluarga yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang.

“Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, wali kota harus siap dicatat sebagai pemimpin yang gagal memahami denyut ekonomi rakyat kecil,” ujar Ansor.

Tak hanya menyasar eksekutif, GEMPA juga mendesak DPRD Kota Dumai agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. DPRD diminta segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan wali kota, OPD terkait, Satpol PP, dan perwakilan PKL.

GEMPA memberikan tenggat waktu hingga 6 Februari 2026. Jika tuntutan tersebut diabaikan, organisasi itu menyatakan siap mengeskalasi gerakan ke ruang publik sebagai bentuk tekanan politik.

“Kota ini tidak boleh dikelola secara sewenang-wenang. Jika kritik dibungkam, rakyat akan turun mengoreksi,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, wali kota belum memberikan pernyataan resmi. Polemik relokasi PKL pun terus memanas dan dinilai berpotensi menjadi ujian serius terhadap legitimasi kepemimpinan di mata publik.  (rls/red)