Apakah Benar Anggaran Sumur Bor Sampai Rp.30.000.000,Ulul Amri Kepala Desa Kampung Pinang PerhentianRaja"Bungkam"

Kampar-Pantauglobal,Com-Pembangunan sumur bor, melalui dana desa adalah inisiatif penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana yang tidak transparan dan adanya dugaan penyimpangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Terlihat salah satu papan proyek kegiatan di Desa Kampung Pinang kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dengan jenis kegiatan “Pengeboran Sumur” yang berlokasi di RT 002 RW 001 dengan Volume 1 Unit sebesar Rp. 30.000.000 dari sumber Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2024.

Ketika awak media konfirmasi kepada masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan"Apakah sampai begitu mahalnya biaya Pengeboran Sumur, padahal volumenya hanya 1 Unit dan bisa mencapai Rp. 30.000.000.” Sementara Sumur Bor itu cuma di pakai untuk Kantor desa saja,” ucap salah seorang masyarakat  kepada awak media.

Akan tetapi saat awak media mempertanyakan kepada kepala desa Ulul Amri melalui chat WhastAap mengenai kegiatan Pengeboran Sumur dengan anggaran Rp. 30.000.000..?” Ulul Amri Tidak  menjawab,Alias,"Bungkam"

Padahal pembangunan sumber air bersih tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di balik tujuan mulia ini, muncul dugaan bahwa kepala desa memanfaatkan proyek tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. Diduga terjadi penggelembungan anggaran dalam pembangunan sumur bor ini. 

Transparansi Anggaran sangat penting bagi pemerintah desa untuk transparan dalam penggunaan dana desa. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, termasuk rincian anggaran untuk setiap proyek di desa.

Oleh karena itu awak media meminta kepada Aparat penegak hukum dan dinas terkait perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa, untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya dan menghindari penyimpangan.

Terkait dugaan mark-up anggaran, masyarakat meminta dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk turun langsung ke lokasi pembangunan sumur bor guna melakukan investigasi.

Rilis     ( Tim )